Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaACEHINDEPENDENT.COM, BANDA ACEH – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Agus Andria, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik dan Aceh dalam Angka 2026, Rabu (11/2). Dalam sambutannya, Agus menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk menyosialisasikan standar pelayanan publik yang diterapkan BPS, sekaligus menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terkait implementasinya di lapangan.
“Masukan dan kritik konstruktif dari para peserta sangat kami harapkan untuk memperkuat sinergi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik BPS agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Agus.
Menurutnya, FGD ini tidak hanya menjadi forum seremonial semata, melainkan ruang dialog terbuka antara BPS dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum tersebut, BPS ingin memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain membahas standar pelayanan publik, kegiatan hari itu juga memfokuskan diskusi pada penyusunan publikasi **Aceh dalam Angka 2026, yang merupakan salah satu produk strategis BPS Aceh. Publikasi ini menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, hingga pengambilan keputusan di berbagai sektor.
Agus menegaskan, kualitas data menjadi prioritas utama BPS. Oleh karena itu, proses konfirmasi dan validasi data terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.
“Melalui FGD ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih intensif agar data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan di Aceh secara komprehensif,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini akan menjadi pendataan ekonomi terbesar dan paling lengkap yang dilakukan BPS, serta dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
“Sensus Ekonomi 2026 direncanakan berlangsung mulai 1 hingga 31 Juli 2026. Ini merupakan kelanjutan dari sensus sebelumnya yang telah dilaksanakan secara berkala sejak 1986,” jelasnya.
Ia menerangkan, sensus ekonomi bertujuan untuk menyediakan basis data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi dan struktur ekonomi Indonesia, termasuk di Aceh. Data tersebut akan menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.
Beberapa tujuan utama Sensus Ekonomi 2026 antara lain memotret perkembangan sektor usaha, mengetahui daya saing daerah, serta menangkap dinamika ekonomi baru, termasuk pertumbuhan ekonomi digital dan karakteristik pelaku usaha.
“Data yang dihasilkan nantinya akan mencakup jumlah dan karakteristik perusahaan, kinerja usaha, struktur industri, hingga perkembangan ekonomi digital. Ini penting untuk memperkuat daya saing dan perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
