Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaBANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menegaskan bahwa masa depan kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi oleh bagaimana seluruh elemen mampu terintegrasi dalam menghadapi risiko, terutama bencana. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Forum Arsitek Dunia yang berlangsung di Hermes Palace Hotel, Jumat (17/4/2026).
Dalam forum internasional tersebut, Irwansyah membagikan perspektif tentang pentingnya peran arsitektur yang tidak sekadar membentuk ruang, tetapi juga membangun ketahanan kota dan peradaban. Ia menyoroti pengalaman panjang Aceh sebagai daerah yang berkali-kali diuji oleh bencana besar, mulai dari tsunami hingga banjir bandang.
Menurutnya, kunci utama dalam membangun kota tangguh adalah integrasi lintas sektor—mulai dari kebijakan, tata kelola pemerintahan, hingga desain arsitektur yang berbasis risiko. Ia menekankan bahwa pendekatan yang selama ini cenderung reaktif harus segera ditinggalkan.
“Kebijakan harus beralih dari reaktif ke preventif. Tata ruang harus berbasis mitigasi bencana, bangunan wajib memenuhi standar tahan bencana, dan perlu ada insentif bagi pembangunan yang adaptif serta berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tata kelola juga memiliki peran krusial. Pemerintah, menurutnya, harus memperkuat koordinasi antar pihak, meningkatkan transparansi, serta mendorong desentralisasi kapasitas hingga ke tingkat komunitas. Dengan demikian, respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Ketangguhan hanya bisa tercapai jika kebijakan yang visioner, tata kelola yang solid, dan desain yang adaptif berjalan secara terpadu—bukan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Irwansyah juga mengenang peran aktifnya saat tragedi Tsunami Aceh 2004. Kala itu, ia menjabat sebagai Ketua PEMA/BEM Unsyiah dan terlibat langsung dalam berbagai upaya kemanusiaan. Mulai dari mengadvokasi penggratisan SPP bagi mahasiswa terdampak, menggalang relawan mahasiswa dari seluruh Indonesia, hingga mendirikan posko bantuan di wilayah terdampak.
Pengalaman tersebut memberinya pelajaran penting tentang kekuatan solidaritas masyarakat. Namun, ia juga melihat kelemahan besar ketika tidak adanya integrasi data, distribusi bantuan yang belum merata, serta manajemen relawan yang belum terstruktur.
Berbeda saat menghadapi banjir bandang beberapa waktu lalu, Irwansyah sudah berada dalam kapasitas sebagai pejabat publik. Ia pun aktif memastikan layanan publik tetap berjalan, terutama terkait kebutuhan dasar masyarakat seperti BBM dan LPG.
Ia menceritakan bagaimana sempat terjadi antrean panjang di SPBU akibat kepanikan warga. Untuk mengatasi hal tersebut, ia turun langsung mengecek ketersediaan stok di depo BBM Krueng Raya dan memastikan bahwa pasokan dalam kondisi aman. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dilakukan untuk mencegah panic buying.
“Alhamdulillah, dalam waktu relatif singkat antrean bisa terurai karena masyarakat mulai tenang setelah mendapat informasi yang jelas,” katanya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan advokasi intensif terhadap kelangkaan LPG yang terjadi akibat terganggunya jalur distribusi. Ia bahkan mendesak pihak Pertamina untuk menambah armada kapal pengangkut, yang akhirnya berhasil direalisasikan.
Dalam isu kelistrikan, Irwansyah mengaku sempat melayangkan protes keras kepada PLN akibat lambannya penanganan pemadaman listrik. Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat Banda Aceh adalah ibu kota provinsi yang sempat mengalami pemadaman hampir selama satu bulan.
“Protes itu kami lakukan agar pemerintah pusat memahami penderitaan masyarakat yang hidup di tengah situasi bencana,” ujarnya.
Ke depan, Irwansyah menilai Banda Aceh harus terus memperkuat integrasi data dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, edukasi kebencanaan harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, bukan sekadar program sesaat. Ia juga menekankan pentingnya membangun ketahanan tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi sosial.
“Intinya, kota yang tangguh bukan hanya yang mampu pulih cepat, tetapi yang sudah siap sebelum bencana terjadi—dengan masyarakat sebagai garis depan,” pungkasnya.
Forum ini dibuka oleh Teuku Riefky Harsya dan turut menghadirkan sejumlah pembicara penting, termasuk Illiza Saaduddin Djamal serta narasumber dari berbagai negara yang berbagi pengalaman dan strategi dalam membangun kota yang berkelanjutan dan tangguh.(**)
