ACEHINDEPENDENT.COM, ACEH – Ketua KAKI: Jangan Sampai Maling Lebih Hebat dari Aparat Penegak Hukum, Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Muamar Saputra, melayangkan kritik keras terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH) yang menurutnya masih sering kalah cepat dan kalah cerdas dalam menghadapi para pelaku kejahatan. Ia menilai, apabila APH tertinggal dalam membaca modus operandi, maka seluruh anggaran negara untuk pelatihan dasar, pembinaan, hingga peningkatan kompetensi menjadi tidak berarti.
Menurut Muamar, APH semestinya menjadi pihak yang paling kritis, tegas, dan mampu membongkar perkara tanpa pandang bulu. Ia menyayangkan adanya kasus-kasus yang sebenarnya dapat segera diusut—seperti gedung mangkrak, sertifikat ganda, hingga dokumen yang meragukan—namun justru berjalan lamban karena kurangnya ketelitian dan keberanian.
Ia juga menyoroti fenomena aparat yang baru bergerak setelah sebuah kasus viral di media sosial. Menurutnya, sikap reaktif tersebut mencerminkan kemunduran profesionalisme dan menunjukkan bahwa sebagian APH menjalankan tugas bukan atas dasar aturan, melainkan tekanan publik.
“Jika APH justru berkompromi dengan maling, itu bukan hanya makan gaji buta, tapi juga merusak masa depan negara,” kata Muamar.
Ia menegaskan bahwa rakyat berhak marah apabila negara dikelola oleh pelaku kejahatan yang saling bersekongkol dalam tender, merancang niat korupsi, serta merugikan keuangan negara dan sumber daya alam. Perilaku koruptif, menurutnya, merupakan tindakan yang merampas masa depan generasi Indonesia.
Muamar menilai maling uang negara, perampok sumber daya alam, dan pejabat yang menyalahgunakan kewenangan pantas dijatuhi hukuman paling berat, bahkan harus dimiskinkan sebagai efek jera yang nyata.
“Kami tidak ingin aparat hanya mengejar pangkat, target pribadi, dan jabatan, tetapi mengabaikan tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur undang-undang. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan agar dilakukan pembenahan menyeluruh di tubuh APH demi mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan negara tidak dikalahkan oleh maling.
