Ketua KP PSSI Aceh Tegaskan Tahapan Kongres Belum Dibuka dan Jadwal Resmi Segera Diumumkan

“Insya Allah, kita akan segera merilis jadwal tahapan kongres secara terbuka. Tidak ada istilah sembunyi-sembunyi. Publik harus mengetahuinya,” tegas Hendri dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Hendri, hingga saat ini Komite Pemilihan belum membuka tahapan Kongres PSSI Aceh, termasuk masa pendaftaran bakal calon.

“Jadi kita tegaskan lagi, tahapan Kongres PSSI Provinsi Aceh belum sama sekali kita mulai dan pendaftaran belum dibuka. Nanti akan kita umumkan secara terbuka untuk publik,” ujar Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Aceh tersebut.

Ia menegaskan, Komite Pemilihan akan menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan serta berpedoman pada Statuta PSSI. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak mendahului proses resmi yang nantinya diumumkan oleh Komite Pemilihan.

Hendri menyebutkan, Komite Pemilihan saat ini masih bekerja untuk mempersiapkan seluruh tahapan agar proses Kongres PSSI Aceh dapat berjalan sesuai ketentuan.

Komite Pemilihan tersebut ditetapkan dalam Kongres Tahunan PSSI Aceh yang berlangsung di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh, Kamis (20/11/2025). Dalam kongres itu, Hendri Saputra SHI MH ditetapkan sebagai Ketua Komite Pemilihan, Wakil Ketua dipercayakan kepada Baiami SH MH, serta anggota yang terdiri atas Heri Saputra SH, Usman SH, Ardiansyah SH, M Rizki Kadafi SH CPM, dan Muhammad Taufik.

Kongres Tahunan PSSI Aceh tersebut turut dihadiri perwakilan PSSI Pusat, Wakil Ketua Umum PSSI Aceh Irfansyah SH, sejumlah anggota Exco PSSI Aceh, serta para voter dari perwakilan askab/askot, klub anggota, dan Asosiasi Futsal Aceh (AFA).

Dalam Kongres Tahunan 2025 itu, PSSI Pusat juga memberlakukan Statuta PSSI 2025 sekaligus mencabut Statuta PSSI 2019. Statuta terbaru ini menjadi landasan hukum penyelenggaraan organisasi di semua tingkatan, termasuk penghapusan jabatan Exco tingkat provinsi serta perubahan nomenklatur Asprov menjadi PSSI Provinsi.

Hendri kembali mengingatkan seluruh pihak agar menunggu pengumuman resmi Komite Pemilihan dan tidak menganggap informasi mengenai jadwal atau pendaftaran sebagai bagian dari tahapan resmi sebelum diumumkan oleh KP.