Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di sejumlah daerah. Beragam temuan di lapangan memunculkan perdebatan mengenai efektivitas program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut, mulai dari aspek distribusi hingga kualitas pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai berbagai persoalan yang muncul tidak dapat dilepaskan dari orientasi pemerintah yang dinilai terlalu berfokus pada pencapaian target kuantitatif. Menurutnya, keberhasilan sebuah program publik tidak semestinya hanya diukur dari besarnya angka penerima manfaat atau cepatnya ekspansi program ke berbagai wilayah.
Ray menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan di lapangan justru menjadi faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Ia mengingatkan bahwa program yang menjangkau jutaan orang sekalipun dapat kehilangan makna apabila pelaksanaannya tidak berjalan optimal dan tidak memberikan manfaat sesuai tujuan awal.
“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak penerima manfaat yang terdata, tetapi juga bagaimana kualitas layanan yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pola evaluasi yang selama ini dinilai lebih menitikberatkan pada capaian target dan angka statistik dibandingkan mutu pelayanan. Menurut Ray, pendekatan semacam itu berpotensi mengabaikan berbagai persoalan teknis yang muncul di lapangan, termasuk kesiapan sumber daya manusia, sistem pengawasan, hingga standar kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Lebih lanjut, Ray menilai pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara berkala agar berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalami masalah hanya karena adanya beberapa kasus yang mencuat ke publik.
Menurut Irma, persoalan yang terjadi di sejumlah lokasi merupakan bagian dari tantangan yang lazim ditemui dalam pelaksanaan program berskala nasional yang menjangkau wilayah sangat luas. Ia menilai generalisasi terhadap seluruh pelaksana program justru tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Tidak semua SPPG bermasalah. Banyak yang berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Irma menambahkan bahwa program MBG hingga kini masih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, terutama di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Banyak siswa dan keluarga penerima manfaat yang merasakan langsung dampak program tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari.
Menurutnya, kehadiran MBG menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Karena itu, berbagai kendala yang muncul seharusnya dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menilai keseluruhan program gagal.
Perdebatan mengenai kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan MBG menunjukkan pentingnya keseimbangan antara target capaian dan mutu layanan. Di satu sisi, pemerintah dituntut memperluas jangkauan program agar semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan dan pengawasan tetap harus menjadi prioritas agar tujuan utama meningkatkan status gizi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Dengan cakupan yang terus diperluas, program ini diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
Meski menuai kritik dan tantangan dalam pelaksanaannya, berbagai pihak sepakat bahwa evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.(**)
