Sengketa PSSI Aceh dengan Pusat Ancam Prestasi Sepak Bola Daerah di Porwil dan PON 2028

Akan tetapi, keputusan PSSI pusat yang tak memiliki alasan secara jelas, bahkan sertamerta mengirim Plt sebagai ketua PSSI Aceh, semakin runyam sendi-sendi sepakbola Aceh, yang sebenarnya sudah terbangun secara positif oleh pengurus PSSI Aceh belakangan.

Diantaranya mulai diperhitungkan level nasional, usai meraih medali Perak PON 2020/21 Papua dan Perunggu PON 2024 Aceh-Sumut.

Yakni penantian panjang hingga 23 tahun mati suri, bahkan acap kali gagal lolos PON, setelah 2008 di Kalimantan Timur dan kala itu, Nanda Lubis,cs gagal lolos fase Grup.

‘Sebenarnya, kepengurusan dua periode belakangan ini. PSSI Aceh secara penuh melaksanakan agenda yang diterapkan PSSI Pusat, seperti kursus wasit, pelatihan pelatih dan perangkat pertandingan ruttin, bahkan ada yang digelar PSSI Aceh gratis dan pesertanya ada yang dari luar Aceh.

Serta agenda piala Soeratin semua kelompok umur, PSSI Aceh selalu terdepan menggulir kompetisi tersebut, dibandingkan daerah lain.
Serta bisa menggenjot peserta Liga4, sehingga Aceh bisa mengirim wakilnya keputaran nasional, 2 hingga 4 tim. Akan tetapi kedepannya bisakah dunia sepak bola Aceh berprestasi kembali, setelah PSSI Pusat mengintervensi dan campur tangan mendalam ketubuh PSSI Aceh.

Yang terlihat semakin runyam, serta bepotensi terjadi dualisme ditubuh PSSI Aceh, sangat disayangkan.

MENAHAN DIRI
Sementara itu, Ketua PSSI Aceh Nazir Adam, meminta PSSI pusat menahan diri dalam mengambil keputusan lanjutan yang berpotensi memperkeruh sengketa kepemimpinan sepak bola Aceh.

“PSSI Pusat harus menghormati proses penyelesaian sengketa dan tidak mengambil langkah yang dapat menimbulkan persoalan hukum baru,” ujar mantan Wabup Pidie rersebut, lewat siaran Pers yang diterima online ini, Kamis siang.

Serta Nazir Adam meminta,
keabsahan hasil Kongres Pemilihan PSSI Aceh dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 224/SKEP/X/2026 pada 10 Oktober 2026 tentang penunjukan Plt Ketua PSSI Aceh.

Persoalan bertambah runyam, setelah PSSI Pusat kembali menunjuk kepengurusan baru di tubuh organisasi sepak bola Aceh.
Padahal langkah organisatoris di tengah sengketa yang belum tuntas berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru, terutama jika dilakukan tanpa kejelasan mengenai dasar kewenangan dan status hasil Kongres Pemilihan PSSI Aceh pada 3 Oktober 2026.

Ia mempersoalkan sejumlah hal, mulai dari penghentian tahapan kongres, dasar penunjukan Plt ketua, hingga kedudukan hasil kongres pemilihan yang telah dilaksanakan.
Persoalan tersebut, menurutnya, perlu diperiksa secara objektif sebelum ada keputusan lanjutan.

Keberatan itu juga merujuk pada pernyataan sikap bersama 33 anggota atau pemilik suara (voter) PSSI Aceh tertanggal 21 Oktober 2026. Selain itu, PSSI Aceh telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa internal melalui surat Nomor 207/PSSI-ACEH/X-2026 tertanggal 22 Oktober 2026.

Dalam situasi tersebut, Nazir meminta PSSI Pusat menjelaskan secara transparan dasar hukum setiap keputusan yang berkaitan dengan kepengurusan PSSI Aceh. Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak anggota serta kepatuhan terhadap Statuta PSSI.

Ia menilai penyelesaian sengketa tidak semestinya dilakukan dengan memperluas kewenangan administratif atau organisatoris sebelum keabsahan keputusan yang dipersoalkan diperiksa melalui mekanisme yang berwenang.

Hingga persoalan tersebut diselesaikan, sehingga menjauh dari tindaklanjut sengketa.
Ia meminta Statuta PSSI dijadikan acuan agar konflik kepengurusan tidak berlarut-larut dan mengganggu pembinaan sepak bola di Aceh.
“Sepak bola Aceh membutuhkan kepastian hukum, bukan penambahan konflik organisasi,” ujarnya.