Wali Kota Subulussalam Audiensi ke USK

Rasyid Bacin mengatakan, pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya pada masa jabatan saat ini. Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan yang dinikmati masyarakat.

“Pendidikan adalah kunci kemajuan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, kami menempatkan pembangunan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah program telah berhasil diwujudkan sebagai bagian dari komitmen tersebut. Di antaranya pendirian dua sekolah tinggi baru, pemberian beasiswa bagi putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan di luar Subulussalam, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Menurutnya, berbagai langkah tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif terhadap perkembangan dunia pendidikan di Kota Subulussalam. Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

“Karena itu, kami datang ke USK untuk berdiskusi dan menjalin sinergi, khususnya terkait pengembangan SDM dan pendidikan tinggi. Kami berharap USK dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut,” katanya.

Menanggapi hal itu, Rektor USK menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Subulussalam dalam membangun sektor pendidikan. Menurutnya, berbagai program yang telah dijalankan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi yang lebih berkualitas.

Rektor menegaskan, USK pada prinsipnya memiliki komitmen yang kuat untuk membantu putra-putri daerah di Aceh memperoleh akses pendidikan tinggi yang berkualitas.

“USK tentu sangat ingin membantu putra-putri daerah di seluruh Aceh agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Namun, dalam pelaksanaannya kami juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku terkait sistem penerimaan mahasiswa baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri hanya dapat dilakukan melalui tiga jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, ruang bagi perguruan tinggi untuk memberikan kebijakan di luar mekanisme tersebut masih sangat terbatas.

Rektor mengungkapkan, persoalan tersebut juga pernah didiskusikannya secara langsung dengan Menteri Pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas kemungkinan menghadirkan skema yang dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan dukungan dalam peningkatan akses pendidikan tinggi. Namun, menurutnya, pembahasan tersebut masih memerlukan diskusi lebih lanjut di tingkat pemerintah.

“Meski demikian, USK akan terus berupaya menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai bentuk kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun pengembangan kapasitas sumber daya manusia,” ucap Rektor.