ACEH INDEPENDENT, Banda Aceh – Kadisdik Aceh Dorong Pendidikan Inklusif , Penguatan sistem pendidikan yang inklusif, tangguh, dan responsif terhadap berbagai situasi darurat terus menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, sebagai narasumber dalam kegiatan Joint Response Learning Workshop Sumatera HEAL yang berlangsung di Banda Aceh, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, serta lembaga mitra pembangunan itu menjadi wadah strategis untuk berbagi pengalaman, praktik baik, dan pembelajaran dalam upaya pemulihan pendidikan pascabencana. Workshop tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, terutama mereka yang terdampak bencana alam maupun kondisi darurat lainnya.
Dalam paparannya, Murthalamuddin menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang aman yang mampu membantu proses pemulihan psikologis anak-anak setelah mengalami situasi krisis. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial peserta didik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemulihan pendidikan.
“Ketika bencana terjadi, yang terdampak bukan hanya infrastruktur sekolah, tetapi juga kondisi emosional dan psikologis anak-anak. Karena itu, pemulihan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya membangun kembali fasilitas fisik, tetapi juga memulihkan semangat belajar dan rasa aman peserta didik,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan pendidikan di daerah terdampak bencana. Mulai dari pemerataan bantuan pendidikan, akses terhadap fasilitas belajar yang layak, hingga penguatan kapasitas guru dalam memberikan pendampingan psikososial kepada siswa menjadi topik utama yang dibahas secara mendalam.
Murthala juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemanusiaan, komunitas, dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang lebih siap menghadapi berbagai risiko di masa depan. Menurutnya, keberhasilan pemulihan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang adaptif dan berpihak kepada kebutuhan peserta didik. Berbagai program penguatan pendidikan inklusif, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta dukungan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak bencana terus dikembangkan agar tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Workshop Sumatera HEAL juga menjadi sarana pembelajaran bersama dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan sektor pendidikan di wilayah Sumatera. Berbagai pengalaman dari daerah yang pernah menghadapi bencana dibagikan sebagai referensi dalam menyusun model penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi dan kebijakan yang mampu memperkuat sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidikan yang tangguh diyakini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang mampu bangkit dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan.
Dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran bersama, Aceh terus menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Pendidikan bukan sekadar hak dasar, tetapi juga harapan yang akan menentukan masa depan bangsa. Karena itu, memastikan setiap anak tetap dapat belajar dalam kondisi apa pun menjadi tanggung jawab bersama yang harus terus diperjuangkan.(**)
