Pengadaan 23 Tank 300 Rp17,25 Miliar Disorot

Menurut Taufik, nilai anggaran sekitar Rp17,25 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Dalam kondisi masyarakat Aceh yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, anggaran sebesar itu, kata dia, seharusnya dapat dipertimbangkan untuk diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih, salah satu kelompok yang semestinya mendapat perhatian dalam konteks keberlanjutan perdamaian Aceh adalah para mantan kombatan GAM dan masyarakat yang terdampak konflik. Mereka, menurut Taufik, membutuhkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan agar mampu membangun kehidupan yang lebih mandiri.

“Jika ini merupakan target utama setelah sekitar 21 tahun Damai Aceh untuk memperoleh jabatan dan kesempatan memperkaya diri serta mengubah gaya hidup menjadi mewah, ini sangat zalim dan sama sekali tidak terhormat,” kata Taufik A Rahim, Senin (24/8/2026).

Ia menilai, pengadaan kendaraan dengan kesan mewah perlu dilihat secara lebih luas dalam konteks semangat perdamaian Aceh. Menurutnya, perdamaian yang telah berlangsung lebih dari dua dekade seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya konflik bersenjata, tetapi juga sebagai jalan menuju peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Aceh.

Taufik mengingatkan, masih terdapat masyarakat Aceh yang menghadapi kesulitan ekonomi, termasuk sebagian mantan kombatan GAM yang belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari berbagai program pemberdayaan dan pembangunan.

Karena itu, ia mendorong agar kebijakan anggaran pemerintah lebih mengedepankan program yang memiliki dampak ekonomi langsung. Misalnya, melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha produktif, penguatan koperasi, maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya.

“Masih banyak para mantan kombatan GAM yang saat ini hidupnya sangat susah dan belum terberdayakan secara ekonomi. Mereka seharusnya diarahkan menuju usaha kemakmuran bersama dengan seluruh rakyat Aceh,” ujarnya.

Bagi Taufik, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai jenis kendaraan yang dibeli pemerintah, melainkan menyangkut bagaimana uang rakyat digunakan dan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Ia menilai setiap rupiah yang bersumber dari APBA harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah, kata dia, semestinya selalu dikaitkan dengan skala prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Apalagi, Aceh memiliki pengalaman panjang dalam mengelola proses reintegrasi pascakonflik. Menurutnya, semangat reintegrasi harus diarahkan untuk memastikan para mantan kombatan dan kelompok masyarakat yang terdampak konflik mampu berdiri secara ekonomi, bukan justru menciptakan kesenjangan baru antara kelompok tertentu dan masyarakat umum.

Taufik juga mengingatkan agar momentum 21 tahun perdamaian Aceh tidak kehilangan substansi. Perdamaian, menurut dia, seharusnya menjadi fondasi untuk membangun Aceh yang lebih sejahtera, adil dan memiliki kesempatan ekonomi yang merata.

Ia berpandangan, perjuangan GAM dan proses perdamaian Aceh tidak semestinya dimaknai sebagai jalan bagi sebagian elite untuk menikmati fasilitas maupun gaya hidup mewah. Sebaliknya, hasil perdamaian harus dirasakan secara luas oleh masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dalam situasi konflik.

“Masih terdapat mantan kombatan maupun aktivis yang dahulu ikut memperjuangkan Aceh tetapi hingga kini belum menikmati hasil pembangunan secara layak,” katanya.

Karena itu, ia berharap pemerintah Aceh dapat memberikan penjelasan secara transparan mengenai latar belakang pengadaan 23 unit Tank 300 tersebut, mulai dari kebutuhan, penerima atau pengguna kendaraan, sumber anggaran, hingga tujuan pengadaannya.

Menurut Taufik, keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa anggaran publik justru digunakan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan semangat perdamaian Aceh.

Di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat, penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk kendaraan perlu dikaji secara matang.

Pada akhirnya, kata Taufik, ukuran keberhasilan perdamaian Aceh bukanlah seberapa besar fasilitas yang dapat dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi sejauh mana masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan kehidupan yang lebih aman, sejahtera dan bermartabat.(**)