Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaJakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, akhirnya angkat bicara terkait isu yang menyeret namanya dalam polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh JK dalam pernyataannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Dengan nada tegas, JK membantah keras tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam pendanaan sebesar Rp5 miliar untuk mendukung pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.
“Saya katakan itu pasti tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut,” ujar JK kepada awak media.
Isu ini mencuat setelah pernyataan yang dilontarkan oleh Rismon Sianipar, yang mengaitkan JK dengan dugaan pendanaan terhadap Roy Suryo dan pihak lain dalam polemik tersebut. Namun, JK menegaskan bahwa dirinya bahkan tidak mengenal Rismon secara pribadi.
“Tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu. Jadi tudingan itu sangat mengada-ada,” tegasnya lagi.
JK juga mengakui bahwa dirinya mengenal Roy Suryo sebagai figur publik yang pernah menjabat di pemerintahan. Meski demikian, ia memastikan tidak pernah ada komunikasi maupun keterlibatan dalam isu yang tengah berkembang ini.
Menurut JK, tudingan semacam ini tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik. Oleh karena itu, ia merasa perlu mengambil langkah tegas agar kebenaran dapat ditegakkan.
Langkah Hukum Ditempuh
Tidak berhenti pada klarifikasi, JK menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk merespons tudingan tersebut. Ia telah menunjuk tim kuasa hukum untuk melaporkan Rismon Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Rencana pelaporan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (6/4/2026), dengan tujuan untuk menguji kebenaran tudingan yang beredar sekaligus menjaga nama baiknya.
“Pengacara akan mewakili saya untuk melaporkan kepada Bareskrim, untuk mencari kebenaran. Bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar,” ungkap JK.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa JK tidak akan tinggal diam terhadap tuduhan yang dinilai tidak berdasar. Ia berharap proses hukum nantinya dapat memberikan kejelasan sekaligus menjadi pembelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi.
Sorotan Publik dan Isu yang Berkembang
Polemik mengenai ijazah Presiden Jokowi memang kerap mencuat ke ruang publik dan menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Namun, keterlibatan nama tokoh nasional seperti JK dalam isu ini menambah perhatian dan memperluas spektrum perbincangan.
Pengamat menilai, klarifikasi terbuka dari JK menjadi langkah penting untuk meredam spekulasi liar yang berkembang di masyarakat, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
Dengan pernyataan tegas dan langkah hukum yang ditempuh, JK berharap publik tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta tetap mengedepankan fakta dalam menyikapi isu-isu sensitif yang menyangkut tokoh nasional.(**)
