Tujuh Muda-Mudi Pesta Miras dan Seks Diserahkan ke Kejari
Baca SelengkapnyaOpini – Aceh sebenarnya sudah punya hampir semua yang dibutuhkan untuk membangun industri pertambangan yang kuat dan bermanfaat bagi rakyat. Sumber daya alam ada, emas dan mineral ada, SDM ada, BUMD ada, BUMG ada, koperasi ada, Bank Aceh Syariah ada, bahkan aturan dan kebijakan teknis pertambangan juga sudah ada. Jadi pertanyaannya, apa lagi yang belum ada? Yang masih kurang sebenarnya adalah keberanian dan pola pikir untuk mengelola kekayaan Aceh demi kesejahteraan rakyat Aceh sendiri.
Hari ini aktivitas tambang rakyat tumbuh di banyak daerah pedalaman karena masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Banyak warga akhirnya turun ke tambang untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun karena aktivitas tersebut berjalan tanpa tata kelola yang baik, muncul berbagai masalah seperti kerusakan hutan, sungai menjadi keruh, konflik sosial, hingga lemahnya pengawasan terhadap sumber daya alam Aceh.
Kalau dilihat dari kondisi lapangan, sangat mungkin selama bertahun-tahun emas Aceh dalam jumlah besar keluar tanpa tercatat secara resmi dan tanpa memberi manfaat maksimal bagi daerah. Emas terus diambil, diperjualbelikan, dan berputar di luar sistem resmi negara maupun daerah. Akibatnya, kekayaan alam Aceh belum benar-benar menjadi kekuatan ekonomi untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Karena itu, persoalan tambang tidak cukup diselesaikan hanya dengan razia atau penangkapan. Pemerintah harus hadir sebagai pengelola utama pertambangan agar sumber daya alam Aceh tidak dibiarkan berjalan liar tanpa arah. Rakyat tidak boleh terus dibiarkan menambang sendiri tanpa perlindungan, kepastian hukum, dan pengawasan. Yang dibutuhkan adalah sistem pertambangan yang legal, tertib, profesional, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Melalui konsep “Pertambangan Untuk Rakyat”, pemerintah bersama BUMD, BUMG, koperasi, dan Bank Aceh Syariah harus mengambil peran utama dalam mengelola tambang, mulai dari pengurusan izin, pengawasan, pengolahan hasil tambang, hingga penjualan dan hilirisasi industri. Dengan cara itu, rakyat tidak lagi menjadi penambang liar, tetapi menjadi bagian dari sistem ekonomi resmi yang memberikan pekerjaan, penghasilan, dan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.
Selain sektor tambang, pemerintah juga harus memperkuat ekonomi masyarakat melalui pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, UMKM, dan industri kreatif agar rakyat tidak terus bergantung pada tambang semata. Dengan kebijakan yang cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat, Aceh memiliki peluang besar untuk membangun ekonomi yang kuat, menjaga lingkungan, dan memastikan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk masa depan rakyat Aceh.
