Banda Aceh – Direktur dan manajemen baru PT Pembangunan Ekonomi Masyarakat Aceh (PEMA) didesak segera melakukan reformasi total dalam tata kelola perusahaan.
Desakan ini datang menyusul berbagai persoalan internal dan dugaan praktik korupsi yang telah membayangi BUMD milik Pemerintah Aceh tersebut selama lebih dari satu dekade terakhir.
Akademisi Aceh, Dr. Usman Lamreueng, M.Si, kepada media pada Senin, 30 Juni 2025, menyoroti kegagalan manajemen sebelumnya dalam mengelola sejumlah proyek strategis. Ia mencontohkan proyek revitalisasi tangki senilai Rp72 miliar serta kerja sama operasional (KSO) Kopi pada 2024 yang sarat dugaan penyimpangan.
“PT PEMA yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian Aceh, justru terpuruk akibat manajemen buruk dan dugaan korupsi. Padahal mereka mengelola sektor-sektor strategis seperti migas, pertambangan, hingga pariwisata,” ujarnya.
Dr. Usman menilai bahwa manajemen baru PT PEMA memiliki tanggung jawab besar untuk membenahi kondisi ini. Langkah awal yang harus segera dilakukan adalah restrukturisasi organisasi, evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya manusia (SDM), serta penertiban internal terhadap aparatur yang terindikasi bermasalah.
“Jika tidak dilakukan bersih-bersih secara total, PT PEMA hanya akan menjadi simbol stagnasi dan kegagalan BUMD,” tegasnya.
Lebih dari sekadar mengejar profit dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ke depan PT PEMA dituntut untuk berkontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Sudah saatnya PT PEMA membuktikan bahwa mereka bisa berubah dan menjadi agen pembangunan yang sesungguhnya bagi Aceh,” pungkas Usman.(**)
